JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap posisi simpanan pemerintah pusat dan daerah di bank umum mencapai total Rp653,4 triliun pada Agustus 2025. Dari jumlah tersebut, Rp285,6 triliun atau 43,7% merupakan simpanan berjangka yang kini menarik perhatian Kementerian Keuangan.
Secara rinci, simpanan pemerintah terdiri dari giro Rp357,4 triliun, tabungan Rp10,4 triliun, dan berjangka Rp285,6 triliun. Purbaya menekankan pentingnya investigasi lebih lanjut terkait simpanan jumbo yang belum jelas asal-usulnya ini.
"Yang di berjangka itu ada Rp285,6 triliun. Uang apa itu? Nanti kita akan investigasi. Jangan sampai uang nganggur juga punya saya di perbankan," ujar Purbaya pada acara di Hotel JS Luwansa, Jakarta.
Rincian Simpanan Pemerintah Pusat dan Daerah
Total simpanan pemerintah pusat tercatat Rp399 triliun. Rinciannya mencakup giro Rp168,5 triliun, tabungan Rp2,4 triliun, dan berjangka Rp228,1 triliun.
Sementara itu, simpanan pemerintah daerah mencapai Rp254,3 triliun. Komposisinya terdiri dari giro Rp188,9 triliun, tabungan Rp8 triliun, dan berjangka Rp57,5 triliun.
Purbaya menyoroti bahwa meski cash cukup banyak di tangan pemerintah, cara penggunaannya belum optimal. Ia menegaskan akan memperbaiki pengelolaan dana ini sebelum menjalankan kebijakan lain.
Simpanan Berjangka Jadi Sorotan
Simpanan berjangka senilai Rp285,6 triliun menjadi fokus utama karena nilainya yang sangat besar. Purbaya menekankan pentingnya mengetahui asal-usul dan tujuan dana agar tidak mengendap tanpa manfaat.
Ia menambahkan, investigasi ini diperlukan agar dana pemerintah bisa dimanfaatkan lebih efektif. "Kalau saya tanya anak buah saya, enggak tahu itu uang apa. Mungkin pada ngibul ya. Kita kejar," tegasnya.
Langkah ini juga sejalan dengan upaya pengawasan fiskal yang lebih ketat. Pemerintah ingin memastikan setiap rupiah yang tersimpan di bank bisa dimaksimalkan untuk kepentingan pembangunan dan pelayanan publik.
Upaya Optimalisasi Penggunaan Dana
Purbaya menegaskan bahwa optimalisasi cara belanja pemerintah menjadi prioritas. Dana mengendap di bank akan dianalisis agar dapat dialokasikan secara produktif.
Dengan langkah ini, diharapkan dana pemerintah tidak hanya tersimpan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Ke depannya, pengelolaan simpanan berjangka akan lebih transparan dan terkontrol.
Selain itu, investigasi terhadap simpanan berjangka juga akan memberikan gambaran nyata mengenai likuiditas pemerintah. Hal ini membantu Kemenkeu merancang kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran dan efisien.
Tantangan dan Langkah Selanjutnya
Meski jumlah simpanan besar, tantangan utama adalah pemanfaatannya secara optimal. Purbaya menegaskan bahwa pemerintah akan terus memantau dan menelusuri aliran dana agar tidak mengendap tanpa produktivitas.
Kementerian Keuangan juga akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah. Tujuannya agar seluruh simpanan, baik pusat maupun daerah, dapat dikelola dengan strategi yang selaras dengan kebijakan fiskal nasional.
Langkah ini sekaligus memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Dengan investigasi menyeluruh, setiap rupiah yang tersimpan di bank dapat memberikan dampak maksimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
